GARA-GARA OKNUM LSM, NIPPON KOEI PILIH HENGKANG

Proyek Bernilai Triliunan Dipending

Sedikitnya sebuah bendungan besar dan beberapa embung kecil di Kabupaten Sumbawa, dipending (suspection) pembangunannya pada lima tahun mendatang, setelah Nippon Koei Co.Ltd-Pelaksanaan bantuan Jepang melalui Japan Bank for International Coorporation (JBIC) untuk pembangunan Irigasi, memilih hengkang ke Mataram, karena tidak tahan tekanan dari kalangan yang tidak berkompeten. "Kami merasa tidak kondusif lagi bekerja," ungkap Ir. M. Mathias Basa, kepada Ketua DPRD Sumbawa, Muh. Amin, SH. dalam audiens di gedung rakyat, kemarin.

Audiens tersebut merupakan reaksi Nippon Koei setelah mendapat teror dan tekanan yang dilakukan oknum-oknum tertentu belakangan ini, sekaligus "berpamitan". Kehadiran Mathias di DPRD didampingi Kepala Unit Pengelola Bendungan Batu Bulan, Ratno, S.Sos. dan belasan staf karyawan Nippon Koei. Bersama Tim Nippon Koei, ikut serta Koordinator IPPHTI Sumbawa, H. Hasanuddin, wakil petani dari Kecamatan Moyo Hilir`A. Rahman Hafat, dan wakil petani Kec. Moyo Hulu, Alamsyah.

Mereka diterima Ketua DPRD, Muh. Amin, SH. didampingi beberapa anggota dewan dan Asisten I Setda Sumbawa, Drs. H. Khairuddin Karim mewakili Bupati Sumbawa.

Pada pertemuan tripartit tersebut, Mathias menyebutkan, bentuk tekanan itu bermula pada tanggal 24 Januari lalu, bahwa beberapa kalangan dari LSM akan melakukan unjukrasa, guna mengklarifikasi aktivitas pimpinan lembaga tersebut.

Tekanan tersebut ungkapnya, terus dilakukan hingga dilakukan pertemuan antara Tim Leader Nippon Koei dengan oknum-oknum LSM tersebut di Mataram.

Pertemuan di Mataram pun katanya, tidak menemukan titik temu, hingga Budiharto mengemukakan, "Kalau begini terus menerus, tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan aktivitas," terang Mathias mengulang pembicaraan dengan pimpianannya tersebut.

Lebih lanjut disebutkan, pimpinannya itu telah memberitakan kondisi Sumbawa ke Jakarta, hingga selang beberapa waktu, Team Leader Regional I, Mr. Sibuta, yang membawahi Propinsi Bali, NTB dan NTT datang ke Mataram dan menemui Team Leader Sumbawa guna menindaklanjuti permintaannya.

Hasilnya, Mr. Sibuta mengiyakan permintaan Budiharto, kalau kondisinya tidak kondusif, maka proyek akan dipending (suspection). "Sat bersamaan dengan tekanan oknum LSM itu, pintu air dan barak di Bendungan Batu Bulan dijarah, sehingga semakin kuat pimpinan Nippon Koei dalam mengambil sikap," terangnya.

Adapun proyek Nippon Koei yang dipending itu meliputi, proyek pembangunan water supllay air baku di Semongkat, Embung Pemasar, Embung Pernek, Embung Sebasang dan Rehabilitasi Bendungan Mamak.

Sumber lain juga menyebut hengkangnya Nippon Koei juga mempengaruhi rencana pembangunan Dam Labangka Kompleks dan Bendungan Beringin Sila yang nilainya ratusan miliyar.

Selain tekanan terhadap team leader ungkapnya, disabotasenya alat penggerak pintu air, alat instrumen prilaku Bendungan Batu Bulan, hilangnya genset dan dijarahnya barak merupakan pemicu dari lembaga ini untuk hengkang dari Sumbawa. Terlebih lagi bila diruntut ke belakang, begitu banyak tekanan mulai dari pelaksanaan pembangunan Bendungan Batu Bulan hingga sekarang ini. "Awalnya demo itu dianggap biasa karena hampir semua daerah mengalaminya, tetapi setelah Excavator yang harganya ratusan juta itu dibakar, pimpinan waktu itu sudah menganggapnya lain." tandasnya.

Padahal kata Ratno, Kabupaten Sumbawa ini sangat diperhatikan oleh JBIC dan penyandang dana lainnya, hingga ada empat bendungan besar yang dibangun.

Disebutkan, perhatian JBIC untuk Sumbawa ini, berbeda dengan daerah-daerah lainnya, seperti Kabupaten Dompu yang merengek meminta bantuan, tapi belum juga diberikan.

Pada kesempatan tersebut, perwakilan petani meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan pemerasan oleh oknum LSM terhadap personil Nippon Koei Co.Ltd, hingga pelaksana bantuan JBIC tersebut memilih hengkang dari Sumbawa, karena merasa tidak kondusif lagi dalam bekerja. "Kalau sampai Nippon Koei ini pergi dari Sumbawa, maka ribuan petani yang masih mengharapkan irigasi teknis, akan sengsara dan semakin terpuruk," ungkap A. Rahman Hafat.

Ketua DPRD Sumbawa, Muh. Amin, SH. mengaku prihatin dan menyayangkan adanya tekanan dari oknum yang tidak berkompeten dan berharap kepada Nippon Koei untuk mempertimbangkan kembali reaksinya tersebut.

Menurut Amin, konstribusi pembangunan daerah oleh Nippon Koei sangat besar dan daerah memberikan dukungan terhadap keberadaannya. "Dipending saja proyek itu sungguh berat, apalagi dibatalkan." ungkapnya.

Namun soal penanganan oleh polisi, Amin berjanji akan membicarakannya di tingkat Muspida. Demikian pula terhadap oknum LSM yang disebut-sebut sebagai pemicu masalah tersebut, Amin menyatakan akan menghadirkannya secara resmi di DPRD untuk diklarifikasi.

Sementara itu, M. Jabir, SH. (Sekretaris Komisi A) dan Drs. A. Rahman Alamudy (Komisi D). Keduanya berharap kepada pimpinan dewan, bupati dan Muspida untuk melakukan pertemuan khusus guna menyikapinya. Permintaan anggota dewan tersebut, diiyakan oleh Amin serta dilakukan pada waktu dekat ini (Gav). Berita terkait : Ketua DPRD Sumbawa "Pemkab Harus Beri Proteksi Proyek Vital, Nippon Koei Hadapi Masalah, Pemkab Diminta Tegas, Petani Minta Polres Sumbawa Usut Perusak Instrumen Monitoring BBB, Gaung NTB edisi Selasa, 17 Pebruari 2004.