NIPPON KOEI AKAN KEMBALI BUKA KANTOR DI SUMBAWA

Nippon Koei Co Ltd and Associated berencana kembali lagi ke Kabupaten Sumbawa dan melanjutkan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan selama ini.

Pembangunan itu meliputi pembangunan 3 bendungan di daerah hulu Bendungan Batu Bulan yang meliputi Bendungan Ai Pompong, Ai Ketimis dan Ai Renung.

Kembalinya konsultan pembangunan tersebut bukannya tanpa syarat, tapi musti ada jaminan keamanan dan kenyamanan bekerja dari pemerintah dan masyarakat. Rencana kembalinya Nippon Koei tersebut terungkap dalam diskusi terbatas di PKSA dengan berbagai stake holder, termasuk petani di Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Moyo Hulu yang selama ini berharap banyak terhadap keberadaan Nippon Koei.

Seperti diketahui, Nippon Koei sempat hengkang dari Sumbawa karena tidak tahan ditekan oleh Oknum LSM.

Koordinator Ikatan Petani Penanggulangan Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) Jaringan Sumbawa, H. Hasanuddin Mahmud HM, dan Ketua P3A Unter Kojong Desa Kakiang, H. Kamardin yang ikut dalam pertemuan itu mengungkapkan, untuk merealisasi rencananya itu, Tiem Leader Nippon Koei, Ir.Budhiarto akan menemui Bupati Sumbawa dan Ketua DPRD setempat.

"Hasil diskusi dengan berbagai stake holder sertapetani dari Moyo Hilir dan Moyo Hulu itulah yang akan disampaikan kepada Bupati dan Ketua Dewan," tandas Hasanuddin.

Terhadap keamanan dan kenyamanan kerja Nippon Koei, Hasanuddin maupun Kamardin mengungkapkan sudah sepantasnya pemerintah dan warga memberikan jaminan keamanan, hingga konsultan itu dapat bekerja dengan tenag. "Semenjak kehadirannya pada tahun 1987 hingga tahun 2004, Nippon Koei telah memberikan konstribusi positif kepada masyarakat Sumbawa, khususnya petani dengan membangun bendungan besar seperti Bendungan Tiu Kulit, Beringin Sila, Plara, Gapit, Mama dan terakhir Bendungan Batu Bulan."

"Selain itu, lembaga ini merencanakan pula pembangunan bendungan lebih besar lainnya, seperti Bendungan Labangka Komplek, kelanjutan pembangunan Bendungan Beringin Sila dan Sarana Air Baku di semongkat," terang Hasanuddin.

Menurutnya, pemerintah daerah akan kesulitan membangun sarana pendukung pertanian tersebut, jika tidak disokong sepenuhnya oleh konsultan pembangunan seperti Nippon Koei yang juga melakukan loby untuk merealisasikan pembangunan tersebut.

"Sangat keterlaluan jika pemerintah dan warga tidak mampu memberikan jaminan keamanan dan menyamanan kerja bagi lembaga ini," paparnya.

Hal senada kata Hasanuddin juga diungkapkan oleh perwakilan warga Moyo Hulu, Indra Purnama. "Kalau pemerintah tidak merespon keinginan Nippon Koei tentang jaminan keamanan, maka warga dapat mengambil inisiatif sendiri memberi pengamanan secara maksimal terhadap aset milik Nippon koei," kata Hasanuddin mengulang pernataan warga tersebut.(Gaf)