Tokoh Independen Langka, PNS Dilibatkan Dalam Pilkada

Ketua KPUD Sumbawa, Rifai Jafar, SH mengungkapkan, aktifnya sejumlah PNS sebagai ketua dan anggota PPK disebabkan oleh langkanya tokoh independen untuk menjabat pelaksana Pilkada ditingkat kecamatan tersebut.Kelangkaan itu kata Rifai,dikarenakan para tokoh independen telah diambil oleh masing - masing pasangan tim sukses.

Kepada wartawan diruang kerjanya kemarin, Rifai mengakui dari 20 PPK di daerah ini terdapat sejumlah PNS. "Kami tidak dapat berbuat apa-apa.Tokoh independen yang kami harapkan masuk menjadi ketua dan anggota PPK, telah diambil oleh tim sukses masing-masing pasangan calon," katanya.

Rifai menyebutkan, pada rapat koordinasi dengan PPK beberapa waktu lalu, sejumlah ketua dan anggota PPK yang berasal dari PNS resah, karena adanya Surat Edaran dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor SE/08/Pan/3/2005 yang melarang PNS ikut terlibat sebagai penyelenggara pilkada.

Namun terhadap keresahan PNS tersebut, Rifai memintanya untuk jalan terus sambil melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya."Dengan waktu yang tersisa, tidak mungkin kita merekrut (PPK) ulang," paparnya.
Ia menambahkan,jika surat edaran Menpan itu untuk menjaga netralitas PNS, maka patut didukung. Namun ia meyakini, PNS yang aktif di PPK akan bersikap netral, sebab mereka telah disumpah.