Kecamatan Batu Lanteh Tertinggi dalam Realisasi PBB

Kecamatan Batu Lanteh dinyatakan sebagai kecamatan yang paling berprestasi dalam realisasi penerimaan PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan ) ke II Tahun 2005 paling tinggi yakni 56,34 persen. Demikian diungakapkan Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda ) Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Arasy Muhkan, dalam rapat Evaluasi Penerimaan Daerah TA 2005 yang dipimpin Wakil Bupati, Muhamad Jabir SH dan diikuti oleh kadis, Camat dan lurah.

Selain itu Kecamatan yang dikategorikan berprestasi meliputi Kecamatan Sumbawa 35,08 persen, Labuhan Badas 3 4.33 persen, Lunyuk 33,04 persen dan Labangka 32,49 persen disusul beberapa kecamatan lainnya.

Sedangkan kecamatan yang dikategorikan penerimaan PBB rendah antara lain Kecamatan Plampang 19,5 persen, Lape / Lopok 18,75 persen, Alas 17,22 persen, Ropang 15,99 persen disusul Kecamatan Untir Iwes 15,79 persen.

Secara keselurahan sebut Muhkan, realisasi penrimaan PBB Pedesaan Perkotaan hingga 10 September 2005 yakni dari dari target Rp2.553. 987.260 hanya terealisasi Rp 694.199.033 atau 24,71 persen.

Sementara penerimaan dari sector Migas, melebihi target yaitu mencapai Rp 7.335.847.728 dari target Rp 4.835.474.000 atau 131,71 persen. "Untuk peneriaan sector non migasnya sejauh ini belum masuk mengingat sedang dalam tahap proses pembicaraan," tambah Muhkan.

Menyingung pelaksanaan rapat evaluasi penerimaan daerah PBB dan PAD yang berlangsung di Aula Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sumbawa nampaknya beberapa camat baik yang penerimaan PBB nya mencapai target atau tidak, mengajuakn sejumlah usulan tentang pengadaan kendaraan untuk mempermudah petugas dalam melakukan pemungutan pajak dan sebagainya.

Dalam kesempatan yang sama, Camat Labuhan Badas, A Hakik Yahas S.Sos, mengaku tidak merasa berbangga diri atas predikat yang disandang kecamatannya sebagai kecamatan yang berprestasi atas pencpaian PBB. Pasalnya, masih ada dua desa yang nihil penerimaan PBB-nya yaitu Desa Bajo Medang dan Bugis Medang. Untuk mengintensifikasikan penerimaan PBB, Hakik mengusulkan agar tim dari kabupaten (Dispenda, Red) turun bersama-sama ketingkat kecamatan. Mungkin melalui alternative tersebut tertuang kesadaran warga kepulauan untuk membayar pajak. "Bahkan ada warga yang memiliki obyek pajak di daerah kepulauan namun berdomisili di Kecamatan Sumbawa sehingga menyisakan tunggakan," terang Hakik seraya menyatakan akan tetap mengupayakan untuk menuntaskan hal tersebut agar tidak menyisakan persoalan di kemudian hari.

Di bagian lain dalam rapat itu, Wakil Bupati Muhammad Jabir, SH mengingatkan kepada masing-masing camat untuk proaktif dalam menanggulangi persoalan penerimaan PBB.